Ketentuan batas minimal usia perkawinan mengalami perubahan pasca judicial review pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dikabulkan oleh Mahkamah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah dan kemaslahatan dalam perubahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach), perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dua putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 dan No. 22/PUU-XV/2017. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan metode studi dokumen. Bahan diolah menggunakan metode Editing – Organizing dan Classifying – Extracting. Analisis bahan menggunakan hermeneutical content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah dalam dua putusan tersebut bertolak dari perbedaan cara pandang yang dilatarbelakangi oleh aliran filsafat hukum yang berbeda. Pada putusan pertama, Mahkamah menggunakan cara pandang aliran filsafat hukum kodrati. Sedangkan dalam putusan kedua menggunakan cara pandang aliran filsafat sociological jurisprudence. Adapun aspek kemaslahatan dalam putusan pertama berorientasi pada upaya proteksi meningkatnya pergaulan bebas generasi muda yang relevan dengan perlindungan marwah agama (hifẓ al- dīn), keturunan dan garis keturunan (hifẓ al- nasl wa al- nasl) pada tingkat primer (ḍarūriyyāt). Sedangkan dalam putusan kedua berorientasi pada upaya pemenuhan hak perempuan secara konstitusional agar terhindar dari diskriminasi dan subordinasi yang menyebabkan kesulitan dan kesengsaraan hidup. Hal itu relevan dengan perlindungan jiwa (hifẓ al- nafs), harta (hifẓ al- māl), dan kehormatan (hifẓ al- irḍ) pada tingkat sekunder (ḥājiyyāt). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini relevan dengan tesis Jasser Audah (2008) bahwa hukum Islam berwatak multidimensional. Pun demikian dengan tesis Nasaruddin Umar (1999), Husein Muhammad (2019), Faqihuddin Abdul Kodir (2019) dan Nur Rofiah (2020) bahwa Islam mengakui kesetaraan lelaki dan perempuan. Terkait usia minimal perkawinan, temuan tersebut menolak tesis Ahmad Arif Masdar Hilmy (2019) bahwa disparitas usia perkawinan lelaki dan perempuan merupakan kemaslahatan.
See also Country Community Timberlake Village v. HMW Special Utility District of Harris, 438 S.W.3d 661 (Tex. Ct. App. 2014) (holding that a neighboring ...
After Justin Timberlake exposed Janet Jackson's pierced nipple on national television for 9/16ths of a second, the FCC received over 540,000 complaints.
Volume III: The Chesapeake and New England, 1660-1750 William E. Nelson ... Decision of Law, Surry County Ct. 1673/74, in Eliza Timberlake Davis ed., ...
E. Edwards v. California, 314 U.S. 160 (1941), 66 Edwards v. Housing Authority of City of ... Timberlake, 148 Ind. 38,46 N.E.339 (1897), 69,70 Graves v.
Fitzgerald, 4.08[B][2], 5.05[D] Fitzgerald v. ... Mastrapa-Font, 7.03[A][3] Fontaine, In re, 5.05[D] Fontenette v. ... Frost, 5.05[A] Formato v.
The sole remedy is avoidance, however; damages cannot be claimed under s. ... 17, it places a great deal of power in the hands of insurance companies to ...
Normally, a mate«s receipt would later be given up for a bill of lading, ... they necessarily prejudice the rights of those who deal in the goods ...
27 257 U.S. 184, 42 S. Ct. 72, 66 L. Ed. 189 (1921). ... 38 Argensinger, “Right to Strike”: Labor Organization and the New Deal in Baltimore, 78 MD . HIST .
704 Contract and Commercial Law Act 2017, s. 80. 705 Leith v. Gould [1986] 1 NZLR 760. It is not clear how a New Zealand court would deal with a case such ...
... to meet the reasonable expectations of claimants about how the corporation should deal with them, by, inter alia, ... 7 Treaty of Waitangi Act 1975, s.